Kajari Bangka Barat Hadiri Rapat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Babar Tahun 2021

    Kajari Bangka Barat Hadiri Rapat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Babar Tahun 2021

    Bangka Barat (Mentok) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat (Bangka Barat) Helena Octavianne, SH, MH beserta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma, SH, MH, Rina Akhad Riyanti, SH dan M. Syaran Jafizhan, SH, MH selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Babar mengikuti kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Rabu (21/07/2021). 

    Kegiatan tersebut diikuti secara daring via zoom meeting bertempat Digital Room Kejari Bangka Barat. Selain itu kegiatan itu juga diikuti oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Kabid Hubungan lndustrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta Kantor Cabang Pangkalpinang, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Petugas Pemeriksa dan/atau Staf Pelaksana Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkalpinang, dan PIC Lingkaran Kabupaten Bangka Barat.

    TERUMBU.ID
    market.biz.id TERUMBU.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Rangkaian kegiatan dalam forum koordinasi dan pengawasan tersebut ada beberapa kegiatan yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka peningkatan peserta, kepatuhan penyampaian data dan pembayaran iuran peserta, merumuskan strategi bersama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, dan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang telah disusun.

    Kajari Bangka Barat selaku Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dalam hal ini sangat mendukung serta mengawal pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Bangka Barat dalam penegakan hukum terhadap permasalahan yang muncul baik dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan memberikan langkah hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Dalam sambutannya Kajari Bangka Barat menyatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan tersebut berharap dalam penegakan kepatuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan yaitu diperolehnya penyelamatan keuangan negara berupa iuran jaminan kesehatan nasional yang tertunggak oleh badan usaha dengan upaya yang dilakukan lebih pada upaya negosiasi atas kewajiban pembayaran tunggakan iuran yang belum diselesaikan badan usaha, dan upaya pengenaan sanksi baik sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi pidana merupakan pilihan terakhir karena yang menjadi fokus adalah pengembalian keuangan negara bukan pengenaan sanksi. (Nopri/Rikky) 

    Kajari Bangka Barat Bangka Barat
    Justisia

    Justisia

    Artikel Sebelumnya

    Liana Tirta Andalusia: Laut Bakit Masuk...

    Artikel Berikutnya

    Ada AH Cukong Timah Di Laut Bakik, Bambang...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 13

    Postingan Tahun ini: 2131

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 1639

    Registered: May 25, 2021

    Budiyanta

    Budiyanta verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 130

    Registered: May 9, 2022

    Pardal Riyanto

    Pardal Riyanto verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 637

    Registered: Apr 9, 2021

    Profle

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Paripurna DPR RI, Hasnah Syam Sampaikan Pendapat Fraksi Nasdem
    Kpt Arm Witono: Mari Sosialisasikan Bahaya Narkoba
    Kapolres Barru Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil
    Pemdes Pancana Gelar Musrenbang dan Pelantikan Forum Anak

    Rekomendasi

    Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua
    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Kirab Taruna AAU Berlangsung Meriah di Malioboro

    Ikuti Kami