Kasus Dugaan Korupsi BPRS Cabang Toboali, Kejati Babel Tetapkan Dua Tersangka

    Kasus Dugaan Korupsi BPRS Cabang Toboali, Kejati Babel Tetapkan Dua Tersangka

    PANGKALPINANG - Setelah melakukan proses penyidikan, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menetapkan dua orang tersangka atas kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Toboali, Kabupaten Bangka Selatan tahun 2008-2009.

    "Penetapan dan penahanan para tersangka, yakni atas nama inisial E dengan nomor penetapan PRINT-226/L.9/Fd.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan inisial NN nomor penetapan PRINT-227/L.9/Fd.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, " kata Kasipenkum Kejati Babel, Basuki Raharjo saat jumpa pers di ruang media center, Senin (8/3/2021).

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Basuki menjelaskan, tersangka E merupakan Pimpinan BPRS Cabang Toboali yang telah melakukan penyalahgunaaan kewenangan pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) kepada 22 nasabah pada tahun 2008 sampai dengan 2009.

    "Kemudian tersangka NN merupakan Nasabah yang menyalahgunakan kewenangan pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) pada BPRS Cabang Toboali tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, " terangnya.

    PUBLIK.CO.ID
    market.biz.id PUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Atas perbuatannya, ditegaskan Basuki, kedua tersangka akan disangkakan Pasal  Primair,  Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

    "Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 58 ayat (1) ke 1 KUHP, " tandasnya. 

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Nopri

    Nopri

    Artikel Sebelumnya

    Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel...

    Artikel Berikutnya

    Rencana Pembangunan Rumah Duka di Jalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Wijaya

    Wijaya verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 650

    Registered: Oct 11, 2021

    Budiyanta

    Budiyanta verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 126

    Registered: May 9, 2022

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 184

    Registered: Jul 11, 2020

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 2123

    Registered: Apr 8, 2021

    Profle

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Dua Kafilah MTQ Barru Raih Juara 1
    Kapolres Barru Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil
    Pemdes Pancana Gelar Musrenbang dan Pelantikan Forum Anak
    Persiapan Lanjut Studi Alumni, DPK IKA FMIPA UNM Gelar Webinar

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua
    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Kirab Taruna AAU Berlangsung Meriah di Malioboro
    Latma Cope West 2022 TNI AU-US PACAF di Lanud Abd Saleh Resmi Ditutup

    Ikuti Kami